Dinas CIKASDA Gelar Kick Off Sosialisasi Antikorupsi, Perkuat Komitmen Mewujudkan Pemerintahan Berintegritas

CIKASDA NEWS — Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Kick Off Sosialisasi Antikorupsi sebagai langkah awal dalam memperkuat komitmen bersama terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan perangkat daerah.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya integritas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui sosialisasi antikorupsi, seluruh jajaran Dinas CIKASDA didorong untuk tidak hanya memahami bentuk-bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, tetapi juga mampu mengenali dan mencegah berbagai bentuk benturan kepentingan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, serta praktik lain yang dapat merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Kick Off Sosialisasi Antikorupsi ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas. Setiap ASN di lingkungan Dinas CIKASDA memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan tugas yang jujur, bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran Dinas CIKASDA menegaskan komitmen untuk bersama-sama mencegah terjadinya praktik korupsi serta memperkuat penerapan nilai-nilai integritas dalam setiap proses kerja.

Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diimplementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mulai dari pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi dan anggaran, pelayanan publik, hingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Dengan dilaksanakannya Kick Off Sosialisasi Antikorupsi, Dinas CIKASDA Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang terpercaya serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.