Penjaminan Kualitas Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) TA 2025: Pokja Provinsi Sulteng Dampingi Kabupaten Banggai dan Parigi Moutong

CIKASDA NEWS — Palu, 5 November 2025 Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda)  Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Sulawesi Tengah. kegiatan ini digelar di Aula Lantai 1 Cikasda Sulteng dan di pinpin langsung oleh Suprihatin, SKM sebagai Profincial Facilitator Implementasi (PFI) dari BPBPK Sulawesi Tengah yang turut di hadiri oleh perwakilan Pokja Kabupaten Banggai, Pokja Kabupaten Parigi Moutong, dan Perwakilan OPD terkait dari Kabupaten Banggai dan Kabupaten Parigi Moutong.

Cikasda  penjaminan kualitas dilakukan terhadap kegiatan implementasi SSK Milestone 1-2 yang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan sejak dilangsungkan Kick-Off Meeting Implementasi SSK pada April 2025. Dalam sambutannya, Suprihatin, SKM selaku Provincial Facilitator Implementasi (PFI) dari BPBPK Sulawesi Tengah, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim Pokja dalam melaksanakan proses pendampingan dan penjaminan kualitas dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2025.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan penjaminan kualitas terhadap implementasi SSK yang telah kita jalankan bersama selama tujuh bulan terakhir. Terima kasih kepada seluruh anggota Pokja Kabupaten Banggai dan Parigi Moutong yang telah berproses secara konsisten,” ujar Suprihatin.

Kegiatan dimulai dengan proses penilaian terhadap masing-masing Kabupaten untuk kegiatan CC1-CC4, yang meliputi penelaahan dokumen dari Bab 1 hingga Bab 5 serta lampiran 2. Pokja Provinsi menilai bahwa pelaksanaan kegiatan telah mengakomodir berbagai masukan perbaikan yang disampaikan sebelumnya, termasuk penyesuaian terhadap data timbulan sampah menggunakan data SIPSN, serta penyusunan masterplan ALD. Selain itu, verifikasi juga dilakukan terhadap keberfungsian TPS3R, dan penyempurnaan materi advokasi yang berisi ringkasan profil sanitasi terkini, isu strategis, rekomendasi, serta draft usulan paket kebijakan. Materi tersebut telah disesuaikan dengan arahan Sekretaris Daerah masing-masing Kabupaten dan Kepala OPD terkait, guna memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan sanitasi. Selain itu ditetapkan pula wilayah prioritas dalam Area Beresiko sebagai lokus Uji Coba Layanan skala Terbatas untuk ALD dan Persampahan.

Pokja Provinsi menegaskan bahwa penyempurnaan Implementasi SSK ini bukan hanya untuk memenuhi standar dokumen, tetapi juga mencerminkan semangat kolaborasi lintas perangkat daerah, masyarakat, serta sumber pendanaan non-APBD, dalam mendukung percepatan akses sanitasi aman dan berkelanjutan danpenurunan BABS (Buang Air Besar Sembarangan), serta penanganan persampahan yang terpadu sehinngga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah di sektor sanitasi dan persampahan.